PojokPantura.Com - Beberapa hari terakhir di sosial media, warga Jawa Tengah ramai memperbincangkan sebuah data yang menggambarkan serapan anggaran tiap provinsi untuk penanganan Covid-19.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menempati urutan kedua paling buncit di antara lainnya. Menurut data yang dirilis oleh Kemendagri dan Kompas pertanggal 22 Juli 2021 memiliki anggaran sebesar Rp 164.620 Miliar. Namun yang diserap hanya 0,15% saja.
Dalam sumber yang sama juga memperlihatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan pertama perihal penyerapan anggaran Covid-19. NTT berhasil menyerap 66,10% dari total dana sebesar Rp. 67,21 miliar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lalu merespon Isu yang diperkuat data tersebut dengan mengadakan rapat bersama Bupati, Walikota dan Jajaran OPD Se-Jateng. Agenda ini dilaksanakan Senin (26/7) kemarin.
Dalam rapat tersebut, Ganjar memaparkan dua poin penting. Yang intinya memerintahkan seluruh kepala daerah untuk segera mungkin mencairkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya di masa PPKM darurat ini.
"Ada dua poin yang kita bicarakan dalam rapat hari ini bersama bupati/wali kota dan tentu saja OPD. Pertama, karena kemarin ramai soal isu anggaran, maka saya minta semua melakukan percepatan serapan. Dan ternyata semua sudah on going proses bahkan majunya cepat sekali," paparnya.
Ia kemudian melanjutkan, "Poin kedua adalah tentang bantuan sosial. Seluruh bupati/wali kota harus memastikan bantuan yang harus diterima rakyat, segera dicairkan." Tambahnya.
Ganjar pun memberikan arahan saat on going proses untuk tidak memasukkan beberapa mata anggaran yang tidak diperlukan lagi dan mengalihkannya untuk hal yang lebih bersifat urgensi.
"Dan ternyata ada beberapa mata anggaran yang kemarin itu tidak perlu dikeluarkan. Seperti anggaran untuk sosialisasi, dukungan vaksinasi yang semuanya sudah berjalan. Sosialisasi kan sekarang tidak perlu datang, dan vaksinasi yang anggarannya untuk delivery, ternyata kini sudah langsung dikirim dari perusahaan sehingga anggaran itu tidak dibutuhkan lagi," jelasnya.
"Misalnya untuk pembelian peralatan kedaruratan yang dibutuhkan layanan kesehatan. Apakah ventilator, HFNC dan peralatan lain yang sekarang dibutuhkan masyarakat. Atau digunakan untuk menambah peralatan testing dan tracing, meskipun stok kita masih ada," paparnya.
Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga memberikan dua saran untuk mempercepat proses serapan anggaran untuk penanganan Covid-19. Dua sarannya ialah data penerima bansos harus teridentifikasi secara betul dan terintegrasi dan tiap pimpinan daerah harus membuka call center untuk menyerap masukan dan laporan masyarakat.
"Maka saya minta data-data dari pemerintah pusat untuk segera dibagi. Apakah bansos, bantuan sosial tunai, PKH dan seterusnya. Saya minta semuanya mendampingi, agar bisa selesai lebih cepat. Termasuk bantuan untuk UKM," tegasnya.
Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo memaparkan progres serapan anggaran Covid-19 di Jawa Tengah yang semakin meningkat.
Baca Juga: Sosiolog UGM: Kekerasan Satpol PP Saat PPKM Cerminkan Kegagalan Pemerintah Dalam Membentuknya Sebagai Agen Pelayan Masyarakat
"Sampai pagi ini terus bergerak, dan progresnya sekarang sudah naik di angka 17,78 persen. Sudah ada anggaran Rp50,43 miliar yang terserap sampai hari ini. Kondisi ini akan bergerak terus karena beberapa kegiatan sudah dilakukan," ungkap Yulianto.